Seiring dinamika zaman yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, perlu adanya langkah-langkah inovatif dan kolaboratif dalam mengelola isu ini.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam aktualisasi program-program kemanusiaan di bidang pangan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan untuk membangun dan menyejahterakan bangsa.
Materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai dunia usaha.
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Kapuslapdik) Abdul Kahar mengatakan program BSU ini merupakan salah satu kebijakan khusus Kemendikburistek pada masa pandemi Covid-19 untuk meringankan beban para pendidik dan tenaga kependidikan.
Untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan Satuan Pendidikan, maka kegiatan pembelajaran akan dilakukan secara daring atau belajar dari rumah.
Terdapat empat jalur penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021. Yaitu, zonasi, affirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan prestasi.
Peminat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tahun ini mengalami penurunan. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani.
Bocornya draf Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, draf tersebut memuat bahwa sembako dan sektor pendidikan akan dikenai pajak.
PKB mempertanyakan wacana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan kebutuhan pokok (Sembako) hingga jasa pendidikan yang belakangan menjadi polemik.
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyoroti persoalan pendidikan vokasi dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6).