Pada prinsipnya DPD RI sejak awal sudah mendorong wacana amandemen konstitusi sebagai urgensi politik kebangsaan yang patut untuk diperhatikan bersama oleh semua kekuatan politik nasional. Baik kekuatan politik formal seperti pemerintah, MPR, DPR maupun kekuatan politik non formal seperti Ormas dan kelompok intelektual kampus dan lain-lain.

Kami ini amandemen. Kami non partisan. Kami sebagai seorang independen juga berhak mengajukan diri menjadi Presiden. Saya sampaikan silahkan saja kalau mau amandemen konstitusi.

"Hanya pendaftaran peralihan untuk jual beli. Kalau untuk waris maupun hibah ya tidak wajib, peralihan non-jual beli tidak diwajibkan"

Kami mendapati bahwa terdapat perlakuan dan apresiasi negara yang tidak proporsional terhadap para guru non sertifikasi. Hal ini tentu menyebabkan kesenjangan sosial dan kesejahteraan guru.

Perusahaan itu diketahui milik Hasanuddin Mas’ud, kakak kandung Abdul Gafur Mas’ud, Bupati non aktif Kabupaten Paser Penajam yang dicokok KPK. Dugaan kasus ini telah dilaporkam  Forum Aliansi Kontra Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia awal Februari lalu.

IKEA mengatakan akan menutup gerai di Rusia dan sekutu Rusia Belarusia, mempengaruhi 15.000 pekerja, dan menggambarkan penutupannya dalam istilah non-politik.

Pemerintah lebih baik fokus urus harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain minyak goreng, kedelai dan daging sapi yang telah naik terlebih dahulu, baru-baru ini Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi. Bahkan LPG non subsidi mengalami kenaikan dua kali, tanggal 25 Desember 2021 dan 28 Februari 2022, hanya berselang dua bulan.

Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan ketiga BBM non subsidi itu adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Komnas HAM terus mendalami kasus dugaan perbudakan dengan kerangkeng di rumah Bupati Langkat non aktif.

FAKK dan LSM-PILHI datang ke KPK dengan membawa sekitar 500-san massa anti korupsi  yang turut mendesak KPK agar segera memeriksa Hasanuddin Mas`ud, kakak kandung Bupati Panajam Utara (non aktif), Abdul Gafur Mas`ud, terkait dugaan kasus korupsi di Bank Kaltimkaltara yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp240 Miliar.