Kami tidak mempersoalkan putusan itu, sebab itu ranah dan kewenangan kuasa pada hakim MK. Jadi DPR sebagai pembentuk UU harus mengevaluasi institusi-institusi yang diatur dalam konstitusi, salah satunya MK.

Dengan demikian, model Pemilu serentak lima kotak yang mana ini juga hasil putusan MK 2019 selama ini dikenal tidak berlaku lagi. Jadi, putusan MK lima kotak itu bersifat final putusan yang kemarin juga bersifat final, gak tau nih yang final yang mana lagi.

MK pun di satu sisi dijaga maruahnya. Kalau ada putusan tidak dijalankan kan kesannya nanti mendegradasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita saling menjaga.

Kalau PDI Perjuangan hari ini baru akan rapat menyikapi hal tersebut.

Ini bukan hanya sikap dari fraksi PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan saja, tapi tentu saja semua partai.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya menyambut baik putusan MK terkait pemisahan waktu pelaksanaan pemilu serentak menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal.

Kabinet Keamanan Israel Setujui Kemerdekaan bagi 13 Permukiman Tepi Barat

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian Haji dan Umroh tersebut pemisahan dari Kementerian Agama (Kemenag).

Hal ini disampaikannya menanggapi pemisahan sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,

Ketua MPR Dukung Pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian PUPR