Forum bilateral meeting menjadi media untuk bertukar informasi, diskusi, dan meningkatkan serta memperkuat kerja sama kedua negara dalam bidang kepabeanan, pengawasan, dan cukai.
Sesuai janji layanan pada PMK nomor 29 tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Bea Cukai berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pelaku usaha yang mengajukan izin paling lama satu jam setelah pemaparan dari perusahaan yang mengajukan izin selesai dilakukan.
Melalui kemudahan berusaha berupa pemberian fasilitas ekspor, Bea Cukai siap mendorong pelaku usaha memasarkan produk ke pasar internasional
Realisasi anggaran program PEN 2022 sebesar Rp22,6 triliun meliputi klaster kesehatan Rp0,8 triliun untuk fasilitas kepabeanan vaksin dan alat kesehatan.
Upaya pengawasan dan penindakan perlu digiatkan untuk mencegah pelanggaran hukum dan hilangnya potensi penerimaan negara di sektor kepabeanan. Apalagi mengingat posisi Kepulauan Riau yang sangat strategis karena berada di jalur perairan internasional yang sibuk dan berhadapan langsung negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
Penerimaan Kepabenan dan Cukai 2022 lampaui target
Produk tersebut terdiri atas produk dengan pos tarif ex.3920.92.10 dan ex.3920.92.99 sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BKTI) Tahun 2022.
Ditemukan fakta adanya pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan pajak penghasilan (PPH) terkait impor emas seberat 3,5 ton.
Pendapatan negara yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kepabeanan dan cukai per Oktober 2023 telah mencapai Rp 2.240,1 triliun