Ombudsman menilai pungutan liar (Pungli) sebagai hal yang biasa.
Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dinilai paling mandul saat ini.
Presiden Jokowi memastikan, pemerintah akan terus memberantas oknum pejabat dari mulai tingkat pusat hingga daerah yang mencoba-coba melakukan pungli.
Presiden Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat, jika melihat Pungli agar segera melaporkan dengan cara menghubungi nomor telepon atau website yang telah disediakan.
Satgas Saber Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien
Kim mengaku kerap diminta membayar sekitar Rp12 juta hingga Rp18 juta untuk satu tanda tangan rekomendasi.
Kim mengaku kerap diminta membayar sekitar Rp12 juta hingga Rp18 juta untuk satu tanda tangan rekomendasi.
DKI Jakarta menjadi daerah terbanyak kedua dengan 135 laporan setelah Jawa Barat, sedangkan Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak ketiga dengan 105 laporan.
Pungli atau pungutan liar masih menjadi persoalan klasik di Indonesia. Sedikitnya ada 17.600 aduan masyarakat tentang pungli yang disampaikan ke Satgas Saber Pungli.
Petugas akan mengamankan proses pencoblosan dan pemungutan suara termasuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada seluruh TPS.