“Bahkan, orang akan mengatakan bahwa dia hanya mundur beberapa langkah untuk maju triliunan langkah," ujar Saleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan tindak kejahatan korupsi atas penunjukkan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati, mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja karena diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.
Kartu Prakerja disinyalir bermasalah dan berpotensi dikorupsi. Untuk itu, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengevaluasi program pelatihan senilai Rp5,6 triliun itu.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati melontarkan kritik tajamnya kepada pemerintah mengenai Kartu Prakerja. Menurutnya, jumlah dana sebesar Rp 5,6 triliun yang digelontorkan Pemerintah untuk menjalankan program kartu prakerja cukup besar.
Pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja terus menuai kritikan karena proses dan pelaksanaannya dinilai bermasalah. Pemerintah didesak menghentikan program itu lantaran masyarakat lebih memerlukan bantuan langsung.
Desain yang digunakan ternyata mirip dengan desain tak berbayar yang disediakan oleh laman desain Freepik.
"Soal kartu Prakerja menjadi Polemik, karena kenapa dilaksanakan dalam masa pandemi? Seharusnya masyarakat diberikan pemahaman bahwa Covid 19 insidentil dan akan segera Berakhir," kata Idris Laena
Kartu Prakerja 2020 yang telah diluncurkan pemerintah terus menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah program pelatihan online yang dinilai tidak efektif dan salah sasaran.
Surat terbuka Najwa Shihab kepada DPR dalam video yang ditayangkan di Instagram berbuntut panjang. Sejumlah anggota DPR angkat bicara, bahkan membongkar dugaan keterlibatan Najwa Shihab dalam Startup Sekolahmu yang mendapat proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun.