Terdapat dua jenis pelanggaran dan hukuman yang dikenakan bagi ASN yang melanggar netralitas.
Pada 5 September 1939, Presiden Franklin D. Roosevelt menandatangani proklamasi yang menyatakan netralitas AS dalam Perang Dunia II
Serbia tetap berkomitmen untuk netralitas militer dan tidak akan bergabung dengan NATO atau Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif
Praktik ketidaknetralan ASN itu merupakan momok yang merusak demokrasi. Hal itu tidak dapat dipungkiri karena banyak calon petahana memperdagangkan pengaruh dan memiliki kesempatan untuk melakukan politisasi terhadap birokrasi.
Sikap ini kembali dipertegas guna menghadapi gelaran Pilkada Serentak 2020.
Dalam konsepsi negara demokratis, netralitas ASN adalah salah satu prasyarat mutlak mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih.
Gelaran pesta demokrasi di akhir tahun 2020 dinilai dapat membuka celah bagi tindak pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
China akan mencapai puncak emisi karbon dioksida sebelum 2030 dan netralitas karbon sebelum 2060.
penetapan tersangka terhadap Ambroncius Nababan, selaku pimpinan relawan Calon Presiden Joko Widodo-Makruf Amin dapat menjadi tonggak kembalinya kepercayaan masyarakat kepada netralitas dan profesionalitas Polri.
ASN yang netral menjamin birokrasi yang kuat, serta mendukung iklim demokrasi yang sehat.