Menjadikan BUMN sebagai agent of government

Menkominfo mengapresiasi upaya Dewan Perwakilan Daerah RI merumuskan payung hukum dalam penerapan e-government di Indonesia.

Program Desa Antikorupsi merupakan bagian dari percepatan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana Undang-Undang Desa mengatur agar banyak pihak terlibat demi mewujudkan good and clean government.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menilai penyelenggaraan e-government sangat mendesak diterapkan di Indonesia.

Mereka ialah Kepala Dinas PUPR Banjarnegara Tatag Rochyadi dan Kabid Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi dan Informartika Banjarnegara Veriyanto.

Reinventing Government berisi pemikiran agar pemerintah tidak hanya memegang prinsip-prinsip birokrasi tulen yang kaku, tetapi mesti berkembang, termasuk menyentuh persoalan entrepreuneurship.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap Korpri dapat mempercepat proses E-Government, sebagaimana komitmen Setjen DPR RI untuk mewujudkan Parlemen modern.

Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan selalu terbuka pada siapapun, termasuk bagi para non government organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan sumbangsih idenya.

Menurutnya, penerapan e-government inilah yang membantu ketepatan dan kecepatan program kementerian yang selama ini ia pimpin tersebut.

Perubahan teknologi telah membawa perubahan pada gaya birokrasi yang sebelumnya manual menjadi electronic government.