Kalangan dewan mendorong Badan Kepegawaian Nasional (BKN) segera menyelesaikan permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2019 yang belum memiliki nomor induk.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan peleburan Kemendikbud dengan Kemenristek yang telah disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI baru-baru ini.

Hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk menentukan seseorang menduduki posisi menteri hasil peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Syamsuddin menambahkan bahwa negara sedang menghindari kewajibannya tetapi ingin menghukum rakyatnya sendiri.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yakin Presiden RI Joko Widodo segera melakukan acak ulang alias reshuffle kabinet jilid II.

DPR masih menunggu Surpres tentang RUU Kejaksaan untuk selanjutnya dilanjutkan pembahasan di Komisi III DPR. Pada prinsipnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk penguatan lembaga korps Adhyaksa itu.

Kalangan dewan meminta publik untuk tidak mempersoalkan masalah restorative justice alias keadilan restoratif dalam penyelesaian sebuah perkara oleh aparat penegak hukum.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) harus menegaskan para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan  Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik rencana pemerintah terkait kebijakan subsidi ongkir transaksi barang melalui daring (online) sebesar Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah.