Tim kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief menyebutkan pihaknya belum mendapatkan salinan resmi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan piutang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp 30 miliar.

Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS, Zainudin Paru bersyukur dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permintaan ganti rugi Rp30 miliar dari Fahri Hamzah.

Langkah penyidik Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait dugaan pelanggaran penerapan protokol kesehatan (Prokes) memperlihatkan adanya kesalahpahaman dalam pengelolaan negara

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto.

Chandra Hamzah dinilai tak punya integritas dan kompetensi sebagai ketua panitia seleksi

Bamsoet menuturkan, Fahri Hamzah juga mendorong pemerintah menggerakkan rakyat untuk menghidupkan desa.

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah mengkritisi MenkoPolhukam, Mahfud MD terkait pernyataan akan menindak tegas pelaku anarkis dan perusakan saat aksi unjuk rasa penolakan UU Ciptaker.

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai memiliki maksud dan tujuan yang cukup baik bagi masyarakat. Lalu kenapa UU yang maksudnya baik ini ditolak oleh masyarakat khususnya pekerja buruh?

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, dukungan kapada putra dan menantu Presiden Jokowi di Pilkada serentak 2020 bukan berarti melanggengkan `dinasti politik` kekuasaan.