Harga Pertalite yang disubsidi pemerintah tetap di Rp 10.000 per liter

Saya mendukung Pertamina melakukan kajian tentang plus-minusnya Pertashop diizinkan menjual BBM jenis Pertalite dengan harga kompensasi. Tentu kajian itu harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan para pihak terkait.

Pertamina dan BPH Migas harus gerak cepat menyelidiki perkara ini. Bila perlu libatkan aparat penegak hukum untuk membantu penyelidikan. Sebab ada kemungkinan pencemaran ini berasal dari tangki BBM ilegal.

Amin pun mendorong PT Pertamina menggandeng PT Perkebunan Nusantara dan Perkebunan Rakyat untuk memproduksi bioetanol. Dalam jangka Panjang, hal itu menjadi bagian penting dari strategi transisi energi dan ketahanan energi nasional.

Pertamina harus bisa memastikan penyebab pencemaran tersebut agar bisa segera dicarikan solusinya. Kasihan masyarakat karena tidak dapat memperoleh air bersih karena sumur yang biasa digunakan tercemar BBM.

Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Dolar dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi. Saya sudah memastikan hal tersebut dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya.

 Program Solusi Nelayan dapat memberikan kemudahan bagi para nelayan untuk membeli BBM dengan harga normal

Kami akan tetap terus memantau dan mengikuti kasus ini agar jelas dan bisa terungkap, serta kami meminta Bareskrim Polri memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang kami duga telah terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ini.

Sekarang ini, pengaturan dan pengawasan hilir BBM dan gas alam dalam pipa diserahkan kepada badan khusus, yakni BPH Migas. Sementara lembaga  pengaturan dan pengawasan gas LPG tidak ditetapkan secara khusus. Akibatnya, ya terjadi seperti sekarang ini.

Sejumlah faktor yang mendorong penyesuaian tarif antara lain adalah kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM), kenaikan Upah Minimum Kota (UMK), inflasi, serta kenaikan kurs dollar yang berdampak pada biaya perawatan dan perbaikan kapal.