Saat ini Panja Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI sedang menyiapkan laporan kerjanya dan menemukan banyak Pekerjaan Rumah (PR) dalam peningkatan mutu perguruan tinggi kita. Secara umum mutu pendIdikan tinggi kita masih jauh dari harapan.

Mohon maaf sekali lagi itu (pembentukan kantor perwakilan di daerah) tidak bisa kita wujudkan karena setelah Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 19 dicabut dan diamanatkam di dalam salah satu pasal UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Ibu Kota negara.

Kita butuh informasi. Kita butuh pengetahuan dan wawasan. Kita juga butuh hiburan. Tapi semuanya harus mencerdaskan dan mengokohkan identitas dan karakter kebangsaan.

Kalau kemudian bahayanya ini proporsional tertutup diserahkan kepada partai, ya kita khawatirkan akan muncul orang-orang di DPR itu yang mungkin tidak sepaham dengan harapan masyarakat. Kedua, orang yang bisa berpaham radikal, bisa jadi ada di partai kan, di parlemen kan, karena masyarakat tidak mengakses itu, domain itu ada di parpol.

Kalau bisa solusinya 50 persen-50 persen, jadi jemaah 50 persen, BPKH harus tanggung 50 persen, memang kalau pendekatan investasi BPKH hari ini enggak mau, karena itu kita dorong agar BPKH lakukan inovasi investasi, sehingga bisa hadirkan manfaat lebih besar.

Mendekati pileg dan pilpres 2024, setiap komponen bangsa perlu memastikan suasana politik nasional yang kondusif. Kita mengapresiasi upaya utk menciptakan dan memelihara iklim demokrasi yang kondusif.

Pada kesempatan di RDP, kita semua di Komisi VI sudah bersepakat bahwa mendukung PTPN III Holding dan seluruh anak perusahaannya dapat meningkatkan produksi minyak goreng dan gula konsumsi untuk kebutuhan pangan nasional.

Kemunculan kembali korban gagal ginjal akut pada anak menunjukkan kepada kita bahwa kasus ini belum selesai diatasi dan diantisipasi oleh pemerintah.

Kita kan sudah memanggil PT Meikarta, tapi dia enggak datang. Ini mungkin nanti panggilan kedua ini kita akan memanggil CEA Lippo sebagai pemilik Meikarta akan dipanggil ke Komisi VI.

Kita (Komisi XI) ingin porsinya lebih besar, sehingga bisa memberikan akses yang lebih luas bagi kebun rakyat untuk replanting.