Dari undangan, diketahui adanya usaha  pemanggilan terhadap sejumlah Direksi perusahaan BUMN penerima PMN untuk melakukan rapat bersama pimpinan DPR

Damayanti dalam perkara ini divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap.

Penerbitan rekomendasi ijin perpanjangan ekspor konsentrat yang dikeluarkan kementerian ESDM dimasa Archandra Tahar tak luput dari perhatian kritis komisi VII DPR.

Subsidi listrik tersebut diberikan untuk 23,15 juta pelanggan kurang mampu

Pimpinan DPR mendesak Nusron Wahid mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Kebijkakan impor gula merupakan ranah kewenangan Bulog, kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan. Seperti renda baru dalam suatu kasus, komisi VI DPR menegaskan ketertarikan untuk menyibaknya. Sebagai langkah awal, komisi VI akan memanggil pihak Bulog untuk dimintai penjelasan ihwal kasus tersebut.

Farid mendesak KPK tidak membiarkan opini menjadi liar. Seharusnya lembaga anti rasuah ini langsung menunjuk hidung pihak yang terlibat dalam transaksi menyimpang tersebut.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kawasan sangat penting dan menjadi syarat utama bagi Komisi IV DPR apabila reklamasi dilanjutkan.

PDIP menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terkait keputusan pemberian izin bagi terpidana untuk mencalonkan diri di Pilkada. Rapat itu dianggap ala `koboi`.

PDIP menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas kesimpulan rapat dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu terkait pemberian izin terpidana untuk mencalonkan diri di Pilkada.