Ya tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih.

Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami.

Kita bicara gaji kita hentikan. Kita minta kepada Sekjen untuk dihentikan gajinya.

Tinggal sedikit lagi kemarin. Kalau situasi tenang, kemarin itu sudah selesai.

Saya berharap kita ingat kembali amanat rakyat agar betul-betul bisa kita perjuangkan.

Dalam pagu indikatif kita memang mendapatkan anggaran sebesar Rp197 miliar untuk tahun 2026. Kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk fungsi pembinaan ketahanan nasional dan dukungan manajemen sebesar Rp312 miliar.

Penghentian gaji dan fasilitas itu diminta hanya selama status nonaktif itu berlaku.

Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan.

Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) 

Ahmadi Noor Supit bakal diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta/mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI Tahun 2015.