WHO menegaskan, vaksin harus dibagikan secara adil, antara negara-negara miskin dan kaya, untuk membantu mengakhiri pandemi dengan Datta yang menekankan bahwa vaksin COVID-19 adalah "barang publik global".

Komisi III DPR RI sangat berhati-hati dan tidak akan main-main dalam memilih calon hakim. Tujuannya, agar keadilan tidak dipermainkan dan negara tidak dirugikan karena putusan hakim yang tidak adil.

Penegakan hukum dalam proses penanganan Covid-19 di Indonesia harus adil. Hal itu penting agar menjadi panduan bagi masyarakat. 

Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas memberi perhatian serius terhadap dinamika sosial politik di tanah Papua. Dimana, rakyat Papua perlu perlakuan yang adil dan tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan.

Pada KTT G20 akhir pekan ini, para pemimpin 20 ekonomi terbesar dunia berjanji untuk memastikan distribusi yang adil dari vaksin, obat-obatan dan tes COVID-19 sehingga negara-negara miskin tidak tersisih.

Pemerintahan Trump menghindari organisasi multilateral, dan melumpuhkan Organisasi Perdagangan Dunia (WHO) atas klaim itu tidak adil bagi AS, melumpuhkan badan penyelesaian perselisihan dan memblokir penamaan direktur jenderal baru.

Satu-satunya cara untuk pulih dari pandemi adalah bersama dan dengan memastikan negara-negara miskin memiliki akses yang adil ke vaksin.

Bamsoet Ingatkan Proses Hukum Tersangka Harus Tegas dan Adil

Dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan akan mengantar masyarakat menuju kondisi yang makmur, sejahtera, dan adil.

Kita harus mengubah setiap narasi kebangsaan itu menjadi perintah bagi setiap diri kita untuk mewujudkan tujuan bersama kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur.