Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) akan menekankan pada perlindungan TKI.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan diambil melalui Rapat Paripurna DPR RI

“Jangan jadikan Pancasila untuk memisah misahkan. Saya percaya Kita semua Pancasila, Kita semua Indonesia apapun latar belakangnya,”

Perundang-undangan tersebut dinamai Otto Warmbier, seorang mahasiswa University of Virginia yang ditangkap dan dipenjara saat mengunjungi Korea Utara pada tahun 2016

 Efektifitas peran media massa dalam menginformasikan program-program MPR sampai ke masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sangat terasa.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memberi kewenangan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melindungi para TKI atau buruh migran di luar negeri.

Sejumlah kalangan mengapresiasi DPR yang akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Apa saja kemajuan dari UU PPMI tersebut?

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan, Pyongyang dapat membuat senjata 13 jenis agen biologis dalam waktu 10 hari.

Dalam sambutannya, Mahyudin mengungkapkan bahwa bidang pendidikan di Indonesia harus lebih diperhatikan lebih serius untuk saat ini dan ke depannya.

Diutarakan Rully, dalam dunia pendidikan Indonesia,  biaya sekolah relatif makin mahal, ketersediaan prasarana guru dan mutu pendidikan relatif belum merata di seluruh tanah air.