Yaitu mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014, Olly Dondokambey dan Menteri Hukum dan HAM asal PDIP sekaligus mantan anggota Komisi II DPR RI, Yasonna Laoly.

Mereka diduga menerima sejumlah uang dari Ali Fahmi atau Fahmi Habsiy yang diketahui kader PDIP sekaligus staf ahli bidang anggaran Kepala Bakamla, Arie Sudewo.

Diduga uang itu terkait kasus dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014.

Selama tiga periode menjadi anggota DPR RI, dirinya tak pernah mendengar istilah mengawal anggaran e-KTP di DPR.

Kementerian PPN/Bappenas mendorong skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) sebagai alternatif baru untuk mengurangi beban APBN.

Menelan anggaran Rp 89,5 miliar, ada dugaan kerugian negara sebesar Rp 42 miliar.

Ade Komarudin dan Chairuman saat proyek e-KTP bergulir duduk sebagai anggota Komisi II. Sementara Tamsil merupakan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

PSSI akan menggelontorkan total anggaran untuk match fee selama penyisihan grup antara Rp 6 miliar hingga 6,75 miliar.

Selain penghematan anggaran, ada beberapa penyebab lain dari berkurangnya jumlah realisasi bantuan tersebut dibanding tahun sebelumnya.

Tahun ini, dialokasikan anggaran Rp 15,6 miliar untuk membantu sekitar 1.200 WP dengan besaran bantuan antara Rp 10-13 juta perorang.