Pimpinan DPR meminta agar pemerintah tidak perlu melarang pemutaran film penghianatan G30S/PKI.

Pimpinan DPR telah menerima surat dari Pansus Angket KPK perihal permintaan untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi.

KPK diharapkan hadir dalam rapat Pansus Angket DPR. Hal itu untuk memberikan klarifikasi atas temuan Pansus Angket DPR terkait sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh KPK.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk menggalang kekuatan bersama negara yang tergabung dalam ASEAN untuk menekan pemerintah Myanmar.

Pemerintahan Indonesia diminta untuk membantu warga muslim Rohingya yang mengalami kejahatan kemanusiaan oleh militer Myanmar.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membentangkan narasi tentang demokrasi dan semangat keberanian di Bengkulu.

Bantuan kemanusiaan yang dikirim pemerintah Indonesia kepada warga muslim Rohingya dinilai sebagai bentuk pencitraan Presiden Jokowi.

Pimpinan DPR mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang seolah diam dan tidak peduli dengan sistem pemberantasan korupsi di tanah air, khususnya soal maraknya OTT KPK.

KPK menegaskan tidak pernah takut dengan manuver Pansus Hak Angket DPR. Hal itu menyusul gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan disetujui menjadi UU pada Desember 2017.