Ketua DPR Puan Maharani berharap draft Rancangan Undang Undang (RUU) omnibus law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja tidak merugikan pihak terkait dalam hal ini masyarakat.

Ketua DPR Puan Maharani mengaku terkesan dengan konsep "Kantin Diplomasi" Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Untuk itu, ia ingin meciptakan kantin yang higienis di DPR.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar silaturahmi dengan pimpinan Komisi III DPR sebagai mitra kerja.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam, Azis Syamsuddin mengaku sepakat dengan mantan Kepala BIN, Hendro Priyono terkait wacana meredefinisi KKB Papua sebagai organisasi terorisme internasional.

Bahlil dijadwalkan menjadi pemateri di Indonesia Pavilion dan berjumpa Founder WEF Klaus Schwab, selain bertemu dengan pimpinan korporasi global

Permintaan Presiden Jokowi untuk menuntaskan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja dalam 100 hari kerja dinilai bukan hal yang mustahil.

Sejumlah isu terkait ketatanegaraan dan Rancangan Undang-Undang usulan dari DPD RI menjadi topik pembicaraan antara Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti dan ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra.

KPK mendapat dukungan untuk bekerja secara profesional dan menolak politisasi kasus yang sedang ditangani. Dukungan itu datang dari sejumlah massa yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Anti Politisasi kasus-kasus Hukum di KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Firli Bahuri disarankan untuk membatalkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kasus dugaan korupsi pada SKL BLBI. Sebab, PK tersebut dinilai inkonstitusional.

Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI menyerahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 kepada DPR RI.