Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat menjadi salah satu alasan yang mendorong Komisi VIII DPR RI mengebut pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Ketua DPR Setya Novanto mendukung langkah pemerintah yang sedang menggencarkan transaksi non tunai di pintu tol. Bagaimana manfaatnya?

kunjungan Tim DPR ke daerah ini ingin melihat perkembangan sampai sejauh mana pembangunan Kepulauan Talaud yang merupakan suatu wilayah yang memiliki karakteristik berbeda.

Pemerintah berharap agar DPR dapat menyetujui Perppu tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi. Sebab, Perppu tersebut dinilai untuk menjaga keutuhan NKRI.

Komisi IV DPR mempertanyakan rumor yang berkembang soal rencana KKP untuk meminjam uang yang disinyalir kurang lebih sekitar 400 juta US dollar kepada salah satu perusahaan asal Jepang.

Komisi III DPR tidak hanya setuju soal anggaran sebesar Rp 2,6 triliun dalam pembentukan Densus Tipikor, namun juga memperkuat kewenangan Polri dan Kejaksaan. Lalu apa yang sepatutnya diharapkan dari gagasan Polri menghadirkan Densus Tipikor? 

Munculnya pro-kontra atas pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diharapkan tidak membuat ambisi Kapolri Jenderal Tito Karnavian surut atau mengendur untuk merealisasikan gagasan tersebut.

Badan Legislatif (Baleg) DPR meminta peran aktif pemerintah dalam penyelesaian RUU Prioritas 2018. Sebab, pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak dari DPR.

Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan di parlemen menjadi salah satu topik dalam diskusi konferensi Association of Secreries General of Parliament (ASGP) 16-18 Oktober 2017 yang dihadiri oleh 150 pejabat Sekretariat Jenderal parlemen dari 80 negara.

Dalam rangka menghindari kontroversi dan untuk meyakinkan masyarakat terkait Perppu Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi, Komisi II DPR meminta masukan kepada sejumlah pakar dan tokoh agama.