Ketua DPR Puan Maharani memastikan DPR konsisten menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker dilakukan transparan dan cermat. Dia menjamin pembahasan RUU tersebut dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat.

Karenanya penting juga Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa instruksinya itu dilaksanakan oleh pihak-pihak  terkait secara tulus, serius, jujur dan transparan.

Transparansi aparat penegak hukum dalam mengusus kasus ini akan sangat menentukan apakah kasus ini terbuka untuk dipolitisasi atau tidak.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sebagai upaya untuk memperkuat posisi MK dalam mengawal konstitusi di tanah air.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Polri membentuk tim khusus (Timsus) untuk mengungkap insiden kebakaran Gedung Kejagung secara transparan dan profesional.

Ketua DPR RI Puan Maharani meyakinkan publik bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah dilakukan secara hati-hati dan transparan.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani menyerukan agar penggunaan dana untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) harus transparan.