RUU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan penyidikan Polri. Kekhawatiran RUU Kejaksaan akan membuat wewenang korps Adhyaksa semakin powerfull dianggap tidak beralasan.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas ke-65 Korlantas Polri, sekaligus penyerahan bantuan secara simbolis antara Maya Miranda kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di PRJ Kemayoran, pada Selasa (22/9) kemarin.

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pagu anggaran 2021. Diharapkan, penambahan anggaran itu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum ke depan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan pihak Kepolisian untuk membentuk tim gabungan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin meminta Bareskrim Polri segera mengusut unsur pidana terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap Bareskrim Polri melakukan penyelidikan lebih lanjut soal dugaan adanya tindak pidana di balik kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menyoroti program kerja Polri yang bermasalah khususnya sejumlah program yang menyangkut Informasi Teknologi (IT) dan Komunikasi yang mangkrak.

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang ada di Institusi Kepolisian Republik Indonesia dinilai sudah rasional.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry meluruskan istilah "preman" untuk membantu aparat kepolisian dalam mengawasi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di lingkungan pasar.

Polri mengajukan tambahan anggaran untuk program kerja tahun 2021 sebesar Rp19,668 triliun. Dimana, pagu anggaran yang ditetapkan Kemenkeu saat ini sebesar Rp111,975 triliun.