Pelatihan dan Kaderisasi Berbasiskan Teknologi Informasi

Jadi Fahri Hamzah menggunakan Konstitusi, UU Pemilu dan UU Partai Politik negara mana dalam berpendapat? Karena pendapatnya sangat bertentangan dengan UUD 45, UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indonesia memerlukan kodifikasi hukum acara dalam menangani perkara sengketa Pemilu.

Komisi II DPR RI mencermati beberapa tahapan Pemilu 2024 yang krusial. Sehingga harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi masalah.

Kita akan dapat berapa partai yang akan masuk dan ikut pemilu, itu tanggal 14 Desember 2022. Jadi di akhir tahun ini kita Insya Allah akan dapat kepastian berapa partai peserta pemilu.

Ruang digital dan ruang publik menjadi ajang pertarungan politik

Orang yang punya kekesalan, punya kebencian, bisa disalurkan di tempat ini. Sehingga, kampanye itu bisa menjadi ajang yang carut-marut jika semua pihak tidak mampu mengendalikan suasananya.

Pertama, terkait daftar pemilih tetap (DPT), karena dari setiap pelaksanaan pemilu selalu menjadi masalah. Saat ini sinkronisasi data pemilih antara KPU dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berjalan lebih bagus.

PKB dan PKS memiliki basis Islam dengan kantong massa berbeda

“DPR melalui Ibu Puan selaku Ketua DPR dengan firm menyatakan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai waktunya,"