Departemen Keuangan AS memasukkan daftar hitam properti Foz dan Perusahaan Aman Holding miliknya termasuk Four Seasons.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga telah “mengambil alih” peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu terkait penetapan bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus BLBI.

Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diapresiasi, karena telah berhasil mencegah dan menyelamatkan masyarakat dari kejahatan investasi bodong.

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono menyoroti minimnya rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Komisi XI DPR RI memastikan kesiapan pihak perbankan dan industri keuangan Provinsi Jawa Timur dalam rangka memberikan pelayanan yang prima selama bulan suci Ramadan dan menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI I.G.A. Rai Wirajaya menyatakan sektor jasa keuangan di Bali siap menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan libur lebaran tahun 2019.

Komisi XI DPR RI mendorong lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih memperhatikan maraknya transaksi penukaran uang di tempat-tempat yang tidak resmi atau informal terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandang perlunya dibentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai pengganti Direktorat Pajak yang selama ini berada dibawah Kementerian Keuangan.

Setelah kasus Inka Mina, pada 2016, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini disclaimer atas laporan keuangan tahun buku 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyebut Kemendagri sebagai pengguna anggaran proyek e-KTP.