Kekuatan lobi politik dinilai akan mendominasi dan menentukan dalam seleksi anggota dan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibanding kompetensi yang dimiliki para calon pimpinan lembaga auditor negara tersebut.

Komite Pemantau dan pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) menyoroti perekrutan, serta seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk masa bakti periode 2019-2024 yang dilakukan DPR.

Maraknya politisi yang ikut seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai justru merugikan lembaga audit negara tersebut. Sebab, lembaga tersebut tidak bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya, karena banyak diisi kalangan politisi.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah melakukan audit investigasi secara tidak independen, tidak profesional, tidak objektif. Melanggar undang-undang serta menyimpang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Bila tidak bisa mengatur keuangan dengan baik maka akan sulit bertahan hidup dengan gaji yang ada.

Kejahatan obat dan makanan selain membahayakan kesehatan masyarakat dan keuangan negara, juga kehilangan daya saing dunia usaha.

Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan secara resmi Laporan Kuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membela Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait gugatan bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BLBI.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Komisi VIII DPR RI, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH menyepakati optimalisasi pengelolaan investasi dana haji dalam RKAT 2019 dengan sungguh-sungguh guna menghindari kenaikan BPIH pada tahun berikutnya.