Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendata nomor seluler dan akun media sosial mahasiswa dan dosen adalah langkah reaksioner yang tidak perlu dilakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak perlu khawatir soal pembahasan RUU KUHP. Sebab, RUU KUHP dinilai untuk memperkuat institusi pemberantasan korupsi itu.

Wakil Ketua MKD DPR RI Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot dan telah melibatkan berbagai pihak.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) karena berbagai proyek infrastruktur jalan dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur telah siap melayani para pemudik.

Keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020 mewakili wilayah Asia-Pasifik merupakan bentuk nyata kepercayaan dan apresiasi komunitas internasional atas peran dan kontribusi Bangsa Indonesia menjaga perdamaian dunia.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak dari besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut sudah menembus di atas Rp4.800 triliun.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwasannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 2019 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi walaupun mengalami kenaikan, tetapi masih saja timpang.

Radikalisme kampus dinilai lebih berbahaya daripada radikalisme yang muncul dari kampung-kampung karena tekanan ekonomi. Radikalisme dari kaum intelektual kampus bisa menularkan pada banyak orang.

Kepolisan Republik Indonesia diimbau mampu membendung radikalisme yang muncul dari kaum intelektual kampus. Ini sangat berbahaya, karena bisa meracuni masyarakat luas.

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dinilai kerap membuat kegaduhan baru khususnya dengan lembaga DPR RI.