DPR meminta pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, wajib mengawasi realisasi DMO sebesar 25 persen, dari hasil tiap produsen tambang yang harus dijual dengan harga 70 dolar AS per metric ton.

DPR RI telah menerima Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pekan lalu.

Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Daerah yang masih mengabaikan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2018 mengenai besaran gaji yang diterima para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kritikan. Dimana, besaran gaji tersebut melukai perasaan rakyat.

DPR meminta pemerintah mencermati gejala kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Sebab, pasar sudah merespons persiapan masyarakat menyongsong Idul Fitri dengan kenaikan harga sejumlah komoditas.

Indonesia memiliki ideologi negara yang cukup luar biasa, yakni Pancasila. Sayangnya, pemahaman tentang ideologi Pancasila hanya disebarluaskan dan dipaksakan untuk rakyat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo memiliki pemikiran tentang proxy war yang luar biasa.

Larangan ceramah terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogjakarta diduga karena adanya tekanan dari pihak Istana Negara. Lantas, bagaimana bisa seorang pejabat negara dilarang untuk menyampaikan ceramah di kampus?

Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5).

Larangan ceramah terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dinilai hanya bersifat politis. Sebab, di era digital yang semakin canggih saat ini, larangan ceramah tersebut tidak relevan.