Pak Prabowo telah menunjukkan sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi.

KPK berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini.

Saya sepakat merger dilakukan namun upaya rasionalisasi BUMN harus juga menyentuh hingga ke anak cucu usahanya juga agar bisnisnya semakin produktif, pendapatan negara semakin meningkat dan pemborosan serta perilaku fraud yang merugikan keuangan negara dan badan usaha milik swasta pun bisa diredusir.

Sebagai Anggota Komisi I, saya sangat prihatin dengan adanya penyekapan dan penyiksaan 4 WNI seperti di video yang sudah beredar. Tindakan ini tentu perlu diperhatikan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Kami Komisi IV DPR apresiasi KKP sudah mengambil langkah tegas. Kami sudah membahas di internal Komisi IV, dan begitu masa sidang dibuka, kami akan segera melakukan kunjungan spesifik.

Saya sangat mendukung program Ketahanan Pangan dan Energi yang menjadi Prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo dan hal ini memang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk bangkit dan maju secara ekonomi.

Selama ini yang jadi masalah adalah ketika para petani menjual hasil panen, NTP-nya itu selalu di bawah HPP itu karena seluruh hasil panen dimonopoli atau dikuasai oleh para oknum tengkulak, mereka seenaknya memberikan harga kepada para petani.

Perlu ada penyadaran dan pemahaman Perkapolri Nomor 7 Tahun 2002 bahwa anggota Polri dilarang menolak pengaduan mayarakat. Jadi terhadap orang yang minta perlindungan, rakyat yang minta perlindungan dilarang menolak.

Mengguritanya lini usaha BUMN akan mempersempit daya saing usaha milik swasta. Potensi keuntungan negara pun hilang karena digunakan sebagai capex dan opex bagi bidang-bidang usaha yang didirikannya, yang hal ini tentu menjadi tindakan pemborosan.

Semoga dengan program ini, kualitas pendidikan anak-anak sekolah dapat meningkat.