Dalam sistem demokrasi, lanjutnya, anggota DPR harus menjadi wakil rakyat, bukan sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan.

Majelis hakim bisa merujuk norma Pasal 66 UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keberadaan 44 eks KPK itu juga akan menjadi darah segar bagi Polri, khususnya dalam penanganan tindakan pidana korupsi di Tanah Air.

Perlu adanya koreksi. Jangan sampai ada kesan kecenderungan elit yang menyederhanakan pemilu. Tetapi, di saat yang bersamaan salah juga kalau mitigasi terhadap para korban kemarin itu, para petugas pemilu tidak ditelusuri.

RUU KUHP 2015 dengan RUU KUHP 2021 memiliki perbedaan format.

Kejaksaan Agung pada semester pertama 2021 telah menangani 151 kasus tindak pidana korupsi (53 persen) dari target 285 kasus.

Hingga Agustus 2021 sudah terdapat 304 perkara yang berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengajak seluruh pejabat negara hingga pemangku kepentingan saling bergandengan tangan guna memerangi Covid-19.

Hal ini seiring dengan mencuatnya nama Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benur.