Selain Supriyono, KPK juga menjerat sejumlah pihak dalam kasus ini.

Anggaran harus fokus kepada peningkatan kesejahteraan petani, seperti ketersediaan air, pengadaan bibit unggul, pupuk tepat waktu, alat mesin pertanian.

Arief mengaku tak tahu menahu soal anggaran e-KTP. Sedangkan Mekeng menyebut Nazaruddin berhalusinasi dan berkhayal terkait penerimaan uang proyek e-KTP. ‎

Indonesia sulit maju, karena anggaran yang ada tidak digunakan secara maksimal untuk membangun, tetapi diambil untuk pribadi dan kelompok tertentu.

Selaku anggota Komisi I DPR saat itu, Fayakhun diduga menerima fee atau imbalan senilai Rp 12 miliar, atas jasanya mengurus anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengisyaratkan soal penahanan terhadap Zumi Zola.

Pada 28 November 2017 sekitar 06.30 WIB, ‎Saipudin menyerahkan uang kepada M. Juber perwakilan Fraksi Golkar sebesar Rp 700 juta.

Jaksa dalam pertimbangannya mengungkapkan bahwa perbuatan Ali tidak ‎mendukung pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Amien memberikan persetujuan lifting minyak yang tidak sesuai dengan UU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2018.

Tim KPK telah menggeledah rumah dinas Gubernur Jambi Zumi Zola pada Rabu (31/1) dan membawa sejumlah koper yang berisikan berkas dan dokumen.