Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyarankan dengan sangat agar Presiden mongontrol secara ketat dan langsung pelaksanaan kebijakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Komisi X DPR RI belum dapat menyetujui pemotongan anggaran Perpusnas pada APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp204.219.912.000,- atau 30,9 persen yang didasarkan kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) untuk meneliti khusus mengenai pendidikan vokasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keprihatinannya terkait pemberitaan tiga jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia yang dilarung ke laut dari Kapal Long Xin 629 China.

Masih ada puluhan pemilik lahan ternyata belum mendapatkan uang pembebasan lahan dari Indonesia Tourism Development Coorporate (ITDC)

Pengawasannya yang selama ini dinilai lemah, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diserukan agar dikembalikan saja ke Bank Indonesia (BI).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta para perusahaan transportasi daring (online) untuk dapat membantu meringankan beban mitranya atau para pengemudi online, untuk memangkas pemotongan biaya pada setiap transaksi pengemudi dengan konsumen.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menerima usulan RUU Penanggulangan Bencana dari Komisi VIII DPR RI. Adapun RUU ini dimaksudkan sebagai pembaharuan regulasi penanggulangan bencana dari undang-undang sebelumnya yang dirasa kurang.

Badan Legislasi menggelar rapat terkait pembahasan usulan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang merevisi UU No 24 Tahun 2007. Rapat berlangsung secara virtual dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.