Baiknya sih kita jangan mencari kambing hitam permasalahan. Karena memang di Indonesia semua kementerian pegang data.

Kami mengapresiasi pokok fikiran terkait RPP Otsus yang diserahkan oleh DPR Papua Barat ini. Apalagi mekanisme kerja yang dilakukan DPR PB telah melalui proses penyerapan dari masyarakat dan para ahli dibidangnya. Artinya, kita harus dorong sampai ditetapkan nantinya.

Koalisi akan melakukan gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara dan menyiapkan gugatan PTUN setelah terbit Keppres. 

Dana Abadi Pesantren ini bisa menjadi kado indah dari pemerintah kepada pesantren yang selama ini telah membantu pemerintah dalam pendidikan agama dan pembenahan akhlak masyarakat.

Pasca Revisi UU Otsus ditetapkan maksimal 90 hari sudah harus terbit aturan turunannya, dan sampai saat ini baru DPRPB yang resmi menyerahkan dokumen pokok-pokok pikiran oleh DPR Papua Barat kepada DPD RI menjadi catatan nanti kepada pemerintah dalam penyusunan PP terkait UU Otsus.

Dengan melakukan prinsip check and balances serta melaksanakan amanat rakyat, maka berapa pun jumlah Partai dan anggota dewan yang beroposisi, telah berperan menyelamatkan praktek demokrasi di Indonesia.

Mendagri telah memerintahkan jajaran eselon satu Kemendagri untuk memantau secara mingguan realisasi APBD pada 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Lazimnya Dewan Pengarah hanya berwenang memberi arahan, pandangan dan rekomendasi terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan suatu lembaga. Tidak sampai berwenang memberi persetujuan atau melaksanakan tugas tertentu.

Komisi I DPR RI meminta KPI menghentikan tayangan pelaku pedofil Saipul Jamil.