Politikus PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar bandar narkoba ditembak mati di tempat tanpa harus melalui proses hukum.

Hanif memaknai momentum politik tersebut dalam kerangka konsolidasi khittah perjuangan IKA-PMII untuk berkontribusi maksimal

PDI Perjuangan (PDIP) menilai tidak ada urgensi konsultasi soal pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan Presiden Jokowi.

Generasi muda adalah penerus bangsa, penerus estafet perjuangan bangsa, dan tentunya juga mengisinya supaya sesuai dengan cita-cita bangsa.

PDI Perjuangan (PDIP) berharap ada tiga poros atau tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

PDI Perjuangan (PDIP) diprediksi tidak akan mengusung kembali Presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, pemerintahan Presiden Jokowi tidak konsisten menjalankan nawacita.

Kehadiran PDI Perjuangan (PDIP) di pimpinan DPR dalam rangka memperbaiki hubungan komunikasi antara lembaga negara, yakni legislatif dengan eksekutif.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disiplin dalam menyampaikan pendapat.

PDI Perjuangan (PDIP) meradang ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa Puan Maharani terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai penting bagi KPK untuk memeriksa mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.