Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan masih banyak laporan mengenai konflik pertanahan di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan bahwa harus diakui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini diinginkan masih belum tercapai. Dimana, angka kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio memang berkurang, namun angkanya harus lebih signifikan.

Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan secara resmi Laporan Kuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi usul inisitif DPR RI. Persetujuan tersebut dilakukan melalui rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Utut Adianto.

Upaya menanggulangi adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana serta memberantas tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, diperlukan kerja sama antar negara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Ketua Komisi VIII Ali Taher mengingatkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Rapat Pleno Baleg DPR RI yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana menjadi usul inisiatif DPR RI.

Komisi IX DPR RI bersama dengan Badan Legislasi DPR RI melakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom).

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan Pemerintah harus melihat sektor pertanian mana saja yang harus dikenakan pajak.

Komisi I DPR mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat akibat dari perkembangan teknologi komunikasi. Hanya saja, regulasi untuk melindungi data pribadi itu belum tuntas.