Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp554,901 miliar, atau naik Rp1,1 miliar dibandingkan alokasi anggaran tahun 2018.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyoroti turunnya anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun anggaran 2019.

Anggaran Polri dalam pagu indikatif 2019 yang diajukan ke Komisi III DPR RI ternyata turun drastis dari tahun sebelumnya. Padahal, 2018-2019 ini merupakan tahun politik yang membutuhkan operasional keamanan yang memadai.

DPR RI pertimbangkan tambahan anggaran demi mewujudkan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang lebih maksimal.

Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019, pekan lalu.

Presiden Jokowi diimbau agar peka dan sensitif terhadap kebutuhan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab, BNPT memiliki peran yang lebih besar setelah disahkannya UU Antiterorisme.

DPR RI telah menerima Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pekan lalu.

Ketua umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyono mengkritisi alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa Pemprov DKI Jakarta senilai lebih kurang Rp 4 triliun.

Kahar hadir di lembaga antikorupsi untuk melihat langsung kondisi putranya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

Dalam oprasi senyap ini, tim mengamankan uang yang diduga suap senilai Rp 409 juta dari Syamsuddin dan Jossi Daniel.