Sikap terbuka Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diacungi jempol kalangan dewan.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu segera disahkan menjadi UU agar tren kasus kekerasan seksual dapat diturunkan.

Hasil survei Lembaga Kajian Politik Parameter Demokrasi Indonesia yang dirilis pada hari ini, pasangan nomor urut 02 yang diusung Demokrat, PKS, dan PKB itu mendapatkan pilihan 27,8% dari responden.

Kalangan dewan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), tidak dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Rancangan Undang Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) ada bukan untuk melarang peredaran alkohol di masyarakat.

Kalangan dewan berharap penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 tidak dilakukan di masa rawan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada 9 Desember mendatang. 

Kalangan dewan mendesak pemerintah membuka secara transparan adanya dugaan pungli dan permainan kuota impor hortikultura oleh pengambil kebijakan  dan pengusaha importir.

RUU PKS akan kembali dimasukkan ke prioritas legislasi 2021.

UU PKS menjadi undang-undang lex specialis alias bersifat khusus terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual.

Kita semua harus berani jujur memahami sejarah, agar bisa menghargai semua daerah yang ada di Indonesia, agar tetap kokoh kuatlah NKRI