BUMN tidak sekedar menjalankan bisnis biasa karena pada dasarnya negara bukan untuk berbisnis.

AS melakukan kebijakan ekonomi ekspansif, seperti pemotongan pajak, peningkatan belanja infrastruktur, serta kebijakan perdagangan yang lebih bersifat proteksionis.

Penduduk miskin berkurang 4,5 juta jiwa dari 32,5 juta penduduk menjadi 28 juta penduduk. Artinya, dibutuhkan Rp223 juta untuk mengurangi satu penduduk miskin.

Proyek infrastruktur ada di mana-mana tapi penyerapan tenaga kerja bidang ini menurun.

Eksekusi yang melibatkan Pangeran al-Kabir adalah kasus pertama sejak Pangeran Faisal bin Musaid dipenggal di Riyadh pada tahun 1975.

Pemerintah semestinya melakukan dua langkah pengumpulan pajak secara simultan, yakni kemudahan pelayanan sekaligus penegakan hukum yang tegas.

Ini berbahaya sekali padahal yang namanya ekonomi ini fluktuatif. Bisa saja kondisi sekarang, BBM misalkan karena subsidi kita terlalu besar, akan terjadi guncangan ekonomi yang harus disiapkan soft buffer-nya itu seperti apa nanti.