DPD telah membuat kajian untuk mengusulkan dibukanya moratorium DOB agar kebutuhan-kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan di daerah.

Hal ini kan terkait dengan rasa keadilan. Orang kaya pengguna mobil mewah diminta legowo untuk menggunakan BBM non subsidi.

Selamat atas terpilihnya anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027. Semoga ke depan, OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan dapat semakin profesional.

Politisi PDIP tersebut menyatakan saat bulan puasa ini angka menuju kondisi normal sebelum pandemi diprediksikan akan naik sampai lebaran.

Untuk kesekian kalinya janji Menperin kembali diingkari. Terbukti, tanggal 4 April, sesuai waktu yang dijanjikan, migor curah tidak aman terkendali.  Sebelumnya Menperin berjanji, bahwa paling lambat pada tanggal 4 april di awal bulan Ramadhan soal migor ini sudah dapat dituntaskan. Namun kenyataannya sangat berbeda.

Kami Fraksi PKS sengaja secara rutin memperingati mosi integral M. Natsir. Tentu ini menjadi komitmen kami keluarga besar Fraksi PKS untuk terus mengokohkan nilai-nilai kebangsaan dan untuk terus menjaga nilai-nilai kenegaraan Indonesia.

Masyarakat harus berhemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok dahulu. Karena saat ini perekonomian tidak stabil, jika masyarakat boros belanja jelang lebaran dikhawatirkan menjadi permasalahan lain setelah lebaran.

Keputusan pemberian BLT tersebut dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,  sebagai shortcut, karena Pemerintah tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya untuk memastikan DMO (domestic market obligation) menjadi prioritas dan HET (harga eceran tertinggi) tetap di Rp.14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.

Lebih jauh dia menjelaskan, kebijakan BLT minyak goreng curah selama 3 bulan itu perlu dikawal semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Sosial. Harapannya BLT senilai Rp300 ribu yang langsung dibayarkan di depan itu bisa tepat sasaran.

Kami mendesak kementerian PUPR untuk segera memperbaiki jalan dan jembatan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai daerah penyangga dan bagian yang tak terpisah dari pembangunan.