Pansus Hak Angket DPR RI terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Jaja Jaelani.

Gus Halim: Dana Desa Tingkatkan Ekonomi dan Kualitas Hidup Warga Desa

Komisi V DPR RI Sepakat Perjuangkan Kenaikan Anggaran Kemendes PDTT

Terima Pengurus PWI Pusat, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan

Masalah pada Sistem Starliner Berisiko untuk Membawa Awak, Astronot Bakal Dipulangkan Tahun Depan

Ketua MPR Ingatkan Perlunya Perbaikan Demokrasi Indonesia Saat Sosialisasi Empat Pilar di Semarang

Deklarasi Majelis Kridatama Pancasila, Gus Jazil : Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila Menghadapi Era Disrupsi

HNW Apresiasi DPR Mempercepat Konsultasi dan Menyetujui Peraturan KPU Sesuai Putusan MK

Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI menilai pembagian rata kuota haji tambahan kepada jemaah reguler, sebanyak 50 persen dan jemaah khusus 50 persen, tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan Presiden.

Anggota Panitian Khusus (Pansus) Hak Angket Haji Wisnu Wijaya meminta Kementerian Agama (Kemenag) kooperatif terhadap Pansus Angket Haji DPR.