Posisi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan diadakan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang cukai akan mengancam keberlangsungan industri rokok. Dengan demikian, secara otomatis juga berdampak pada petani tembakau dan cengkeh.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan evaluasi dan inventarisasi materi untuk penyusunan usul Prolegnas DPD RI Jangka Menengah tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Pemerintah akan merancang Undang-Undang yang bersifat sebagai omnibus law demi mengatasi tumpang tindih aturan dan hambatan dalam investasi.

Pada 22 Oktober 2009, Kongres AS memperluas undang-undang kebencian untuk menjadikannya kejahatan federal untuk menyerang seseorang karena orientasi seksual atau identitas gender

Aksi ini ditujukan untuk memberi tekanan pada pemerintah untuk membebaskan jurnalis dari undang-undang yang membatasi akses ke informasi sensitif.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ke depan perlu payung hukum dalam bentuk sebuah undang-undang mengenai pembinaan ideologi Pancasila.

Badan Kehormatan (BK) DPD RI pada rapat Pleno ke 2 menyetujui melakukan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPD RI Nomor 2 Tahun 2019.

Bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai bagian kebutuhan mendasar masyarakat, Gubernur Bali Wayan Koster tengah menyiapkan kebijakan peraturan daerah (Perda) tentang standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Bali.