Fungsi GBHN digantikan dengan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025.

Namun ironisnya, menurut IKAPPI hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum berupa undang-undang yang melindungi keberadaan pedagang pasar tradisional.

Jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) angkat bicara soal turnamun catur Indonesia Master yang diselenggarakan oleh salah satu petinggi negara.

Selaras dengan slogan olahraga catur, yaitu gens una sumus (kita satu keluarga), yang juga masih satu tarikan nafas dengan visi kelembagaan MPR sebagai rumah kebangsaan.

Dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri terus meningkatkan kinerjanya menjadi lembaga penegak hukum yang tak hanya tegas, melainkan juga memiliki personil yang solid.

Tujuh Budi Utama ESQ tersebut berusaha menjadi solusi untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, yang senantiasa disebabkan adanya nilai yang dilanggar.

Agar pembangunan Ibu Kota Negara berjalan lancar, dibutuhkan payung hukum sehingga berbagai kebijakan yang diambil tidak dipersoalkan landasan legalitasnya di kemudian hari.

Sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementan, keterbukaan publik merupakan keharusan dan hak asasi manusia yang telah diatur dalam UU No. 45 Pasal 28 dan secara teknis diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MPR RI akan menyelenggarakan Turnamen Catur Indonesia Master Tahun 2021. Pertandingan ini memperebutkan piala bergilir Ketua MPR RI dan piala tetap Menpora RI, pada Sabtu 19 Juni 2021 di area lobi Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD Jakarta.

Pengenaan pajak PPN, otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam.