Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan untuk kepentingan politik. Karenanya, tidak tepat jika MUI dikaitkan dengan sejumlah organisasi politik, apalagi yang kontra pemerintah alias oposisi.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai pemberian layanan visa berupa call visa untuk Israel tak sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menunda pengambilan keputusan usulan 38 RUU untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Komisi III DPR menyoroti dualisme dalam Perpres soal pelibatan TNI dalam aksi pemberantasan terorisme. Terdapat sejumlah catatan kritis yang disampaikan Komisi III DPR kepada pemerintah.

Penyelenggara dan pengawas Pilkada Serentak harus menerapkan protokol kesehatan jelang dan saat hari pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang. 

Bagi Sekjen PPP Asrul Sani, tidak dilibatkannya golongan oposisi yang berasal dari PA 212 itu sah-sah saja. 

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan, MUI itu bukan milik segolongan orang atau milik pemerintah. Karena itu, tidak baik jika ada beberapa orang berada di gerbong oposisi yang akhirnya tidak terpilih.

PDI Perjuangan langsung memberhentikan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai kader. 

Kalangan dewan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), tidak dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.