DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad menegaskan, para pimpinan kecewa dengan sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani. Kebijakan yang dikeluarkan terkesan menyepelekan MPR.

Dua nama yang diajukan Presiden Joko Widodo adalah Juda Agung untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Sugeng yang akan habis masa jabatannya pada 6 Januari 2022. Sugeng diketahui saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur -  Kepala Kebijakan Makroprudensial BI. Kedua, Aida S Budiman yang saat ini menjabat Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI diajukan untuk menggantikan Rosmaya Hadi.

Keseriusan dalam mencegah masuknya varian Covid-19 yang baru itu ke tanah air, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan keharusan agar tidak terjadi ledakan kasus positif Covid-19 seperti di Juli 2021 lalu.

Legislator Dapil Jatim III itu juga menyatakan, fasilitas kesehatan juga perlu untuk menjadi perhatian supaya orang yang datang dari luar negeri bisa dengan nyaman menikmati fasilitas tersebut.

Menurut Arsul Sani seharusnya MK dalam memutuskan putusan itu sekaligus, yakni secara formil maupun materiil.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, MPR RI sudah menyiapkan pelaksanaan belanja, sehingga anggaran tidak mengendap terlalu lama dan dapat direalisasikan sejak awal tahun 2022.

Fraksi Gerindra DPR RI meminta agar pemerintah meninjau ulang atau mencabut peraturan tersebut, karena akan memberatkan bagi keluarga yang pendapatannya pas-pasan, pedagang kecil, dan UMKM yang baru saja bangkit secara bertahap dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19.

Bamsoet menerangkan, berbagai rute yang dilalui Jakarta Monorail juga dilintasi oleh MRT, Transjakarta, hingga Commuter Line (KRL). Sehingga sangat membantu mobilitas warga, mendorong warga untuk tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi.

Penjelasan Sekjen terkesan asal ada penjelasan saja. Anggaran Dirjen KSDAE Rp 1,78 triliun, sementara pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu Rp 20 miliar. Dari postur anggaran ini bisa kita simpulkan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu tidak penting.