Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau Menteri Keuangan beserta jajaran Direktorat Jenderalnya untuk lebih selektif dalam memberikan PMN kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

KPK meminta tambahan anggaran sebesar Rp825 miliar kepada Komisi III DPR. Sebab, pagu indikatif anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak sesuai dengan usulan.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2021 diekspektasikan masih mampu tumbuh hingga 3,8% (yoy). Secara lebih rinci, cukai tembakau ditargetkan naik dari Rp 164,9 triliun ke Rp 172,76 triliun atau naik 4,8%.

 Budidoyo mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar melakukan kolaborasi dan sinergitas dari semua stakeholder perihal isu kebijakan kenaikan cukai 2021.

Setelah melalui rangkaian pendalaman, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.

Pada Juni, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin mengatakan, pemisahan ekonomi AS dan China akan terjadi jika perusahaan AS tidak diizinkan untuk bersaing secara adil dan setara dalam ekonomi China.

Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2021, pagu anggaran Kemendes PDTT sebesar Rp3.689.809.142

Komisi XI DPR RI belum menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2021 yang diusulkan sebesar Rp43,307 triliun.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta menteri keuangan (Menkeu) juga ikut bertanggung jawab terhadap program Kementerian BUMN. Apakah rem atau gas?