Ingkar janji dan PHP seperti ini, menurut Mulyanto hampir menjadi kebiasaan para pejabat tinggi di negeri ini. Hal yang tidak mendidik dalam membangun Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter.  Hal ini dapat membuat masyarakat putus harapan (hopeless) terhadap perbaikan bangsa ke depan.

Baleg yang mengurus semua persetujuan dari Komisi, Baleg yang sekaligus menentukan siapa nantinya yang menjadi penanggungjawab perwakilan dari pemerintah. Apakah dari Direktorat Perhubungan Darat, Laut atau Udara, tetapi sepertinya pada Perhubungan Darat.

Politikus PKB ini menegaskan, revisi perlu dilakukan lantaran kondisi terkini yang tengah terjadi adalah kenaikan biaya haji 2022. Hal itu terjadi lantaran adanya perubahan teknis di Arab Saudi seperti pelibatan korporasi lokal Saudi dan ketentuan kuota haji untuk Indonesia yang baru muncul belakangan setelah biaya haji diketok pemerintah dan DPR.

Praktek politik identitas itu sangat berbahaya dan berpotensi memecah belah umat. Pola yang dilakukan Sandiaga Uno beberapa waktu  lalu di Banten justru menimbulkan keresahan di masyarakat.

PDIP yang notabene merupakan partai satu-satunya yang dapat mengajukan calon sendiri pada pilpres 2024 agar sangat hati-hati dan cermat dalam memajukan kandidat presiden 2024. Jika salah strategi, bisa kalah pileg dan pilpres.

Politikus PKS tersebut mengungkapkan, usulan tersebut disampaikan juga berdasarkan pertimbangan akan berakhirnya masa berlaku UU 2/2020 atau UU Covid-19 dan isu prioritas di Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, kebencanaan, dan perlindungan anak.

Menurut Kapolri, kegiatan ini mewakili komitmen dari Polri yang terus berbenah dan memperbaiki diri dalam memberikan wadah ataupun membangun ruang demokrasi bagi masyarakat yang positif demi menjaga persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

Penunjukan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyoroti gejolak harga minyak goreng merupakan kewenangan penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

Fraksi PKB, lanjut dia, memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2023 yang bertemakan `Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan` idealnya tidak semata-mata didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian.