sangat memilukan dan memalukan jika penambahan pimpinan MPR tujuannya hanya untuk Mendudukan semua pimpinan dan wakil partai.

Koordinasi dan supervisi itu dapat terjadi sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Jika membutuhkan misalnya pemeriksaan ahli kami akan fasilitasi

KPK dan Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di DPR.

Rapat Panja Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terpaksa harus ditunda. Alasannya, sejumlah anggota Komisi III DPR berhalangan hadir.

Kedutaan Besar Saudi di Wina memperingatkan warganya perihal undang-undang (UU) Austria baru-baru ini yang melarang perempuan mengenkan niqab di depan umum

Pemerintah disarankan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Pimpinan DPR menilai pasal 156a dalam Undang-Undang (UU) KUHP tentang penodaan agama harus dipertahankan dan tidak perlu untuk direvisi.

Penahanan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kata Anggara, juga tidak diwajibkan hanya dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan).

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus melalui pengadilan, jika sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hal itu berdasarkan Undang-Undang (UU) Ormas.

Hak angket berdasarkan pasal 119 Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, harus diusulkan oleh 25 anggota.