Kalau koperasi melemah, yang diuntungkan hanyalah oligarki dan kapitalisme. Sebaliknya, bila koperasi kuat, rakyatlah yang akan menikmati hasilnya.

Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Rabu (3/9) lalu.

Hal itu didalami penyidik KPK melalui pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI.

Kami sangat menyesalkan dan prihatin dengan tindakan tersebut. MKGR sama sekali tidak pernah menginstruksikan, mengizinkan, atau terlibat dalam aksi-aksi (demonstrasi) yang dimaksud.

Kita perlu tahu seperti apa kriteria yang dilakukan Kemenkes dalam membagi konsentrasi antara penyuksesan program quick win dengan program jangka panjang transformasi kesehatan. Karena di lapangan, fasilitas kesehatan masih banyak melakukan penyesuaian.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar terkait pengantar RKA OJK Tahun Anggaran 2026.

Kita tidak bisa lagi menyusun anggaran tanpa arah yang jelas. Kementan harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi petani dan peningkatan produksi nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti persoalan pelik stabilisasi harga pangan, khususnya beras, yang kian hari semakin mencekik leher rakyat.

Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menyoroti anomali harga beras nasional. Ia mempertanyakan mengapa harga beras di pasaran tetap tinggi, padahal stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melimpah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan Komisi II menyetujui tambahan anggaran Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk sejumlah program.