Migran Mart juga dapat menjadi wadah pemberdayaan bagi PMI Purna serta menjadi posko pengaduan, edukasi, berbagi pengalaman, informasi kerja, dan pelatihan untuk calon PMI.

Seluruh pemangku kepentingan ini perlu untuk menyelaraskan pemikiran bersama, terkait pentingnya memberikan pelindungan PMI yang berbasis pada kesetaraan gender, sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 2017.

Desmigratif adalah program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya.

Semua pihak perlu memastikan bahwa skema One Channel System adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia sebagai pekerja pada rumah tangga.

Dalam menyelesaikan persoalan PMI ilegal, penegakan hukum tidak cukup jika hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga harus dilakukan di negara penempatan.

Menaker mengatakan, hingga kini pihaknya terus mendesain agar bisa memenuhi permintaan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman untuk PMI di sektor formal.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri membahas sejumlah permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia dan Malaysia. Salah satunya adalah, isu ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pada pendataan awal, ke-25 CPMI itu berasal dari Nusa Tenggara Barat sebanyak 12 orang, Jawa Barat sebanyak 7 orang, Jawa Timur sebanyak 2 orang, dan masing-masing 1 orang berasal dari  Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Banten dan Jawa Tengah.

Kapal PMI ilegal karam di perairan Malaysia

Pembentukan LTSA-PMI yang responsif gender di Blitar ini menjadi penting karena Blitar merupakan kabupaten kantong PMI nomor 3 di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, setelah Indramayu dan Malang.