PPN Hanya Untuk Barang Mewah, Eddy Soeparno: Konsistensi Prabowo No One is Left Behind

DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo-Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan DPR RI, hasil pertemuan pada 5 Desember 2024, antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan UU Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat.

Kami menolak bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti yang terkait dengan perkara.

Belanda kembali memulangkan 272 koleksi barang-barang warisan budaya Indonesia, sebagian besar dari Puputan Badung

Nawawi mengaku membereskan barang-barangnya ketika hari libur

Selama Operasi Lilin pada tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025, truk angkutan barang tidak diperkenankan melintas di jalan tol

Jadi pemerintah harus siap dengan pengawasan dan klasifikasi 12 persen dan 11 persen antara barang mewah dan barang UMKM.

Barang bukti itu diamankan penyidik KPK saat menggeledah 13 lokasi.

Sudah pasti (DPR mengawal), kan di UU MD3 menugaskan DPR fungsinya untuk mengawasi.