KPK sudah menggelar diskusi dengan sejumlah pakar untuk mengidentifikasi sejumlah poin di RKUHAP yang berpotensi menghambat kinerja KPK

DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-15 untuk mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil pengawasan legislasi, dan keputusan DPD RI.

KPK sudah melakukan kajian dan dalam waktu dekat akan menyebarkan itu ke pihak terkait, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Tanggal 17 Juli menjadi hari bersejarah yang diperingati sebagai Hari Integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal ini merujuk pada pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia.

Kita menyesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Nomor 59 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemilu itu adalah kodifikasi.

Dalam RUU KUHAP disebutkan penyadapan dimulai pada saat penyidikan dan melalui izin pengadilan daerah setempat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan secara transparan dan terbuka.

Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berpihak pada agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Ini sudah sesuai dengan undang-undang advokat berikut putusan Mahkamah Konstitusi.